Solusi Islam di dalam permasalahan Lingkungan*

Standard

Bismillaahir-rahmaanir-raahim

*Makalah disampaikan pada  Kajian Prima “Menggagas Bumi yang sehat (Perspective Engineering, Policy and Islamic Ideology)”, Sabtu ; 28 Juli 2012

http://primaindonesia.org/​radio

Oleh : Riyan Zahaf, M.T (Ph.D Candidate)

Pengantar

Isu-isu lingkungan tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup signifikan dari kalangan luas secara internasional di dalam sejarah manusia hingga pada kondisi dimana kerusakan dan dampaknya telah terjadi secara global pula. Rusaknya keseimbangan lingkungan ini diawali dengan kemunculan revolusi industri dimana manusia memulai penggunaan energy fossil (batubara) untuk menjalankan mesin-mesin industri.

http://www.ecology.com/2011/09/18/ecological-impact-industrial-revolution/

Asap (soot) yang berasal dari pembakaran batubara (coal) ini mengandung NOx, SOx, dan Partikel. Pada tahun 1952, kadar PM10 (partikel berukuran 10 micrometer) mencapai 3,000 and 14,000 g/m³ yang cukup mengancam eksistensi kehidupan manusia pada waktu tersebut.

http://www.eoearth.org/article/London_smog_disaster,_England

Saat ini, saintis dunia mengalami ketakutan akan kerusakan lingkungan secara global, seperti dengan adanya Global Climate Change (Perubahan iklim global) dan Global Warming (Pemanasan Global). Sehinga, tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang dapat melepaskan diri dari efek kerusakan lingkungan secara global ini. Contohnya, effek berupa ancaman kenaikan air laut (Republic of Kiribati), pergeseran ekosistem dan rantai makanan (Lake Lagoda, Rusia), peningkatan kadar garam yang dapat mempengaruhi produksi padi (Mekong River, Vietnam) dan berbagai Negara dan tempat lainnya secara global yang dapat dilihat melalui peta digital yang dimuat di situs:

http://www.climatehotmap.org/

Indonesia, sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, dan memiliki jumlah hutan yang cukup luas. Di tahun 1950, luas hutan 162 juta hektar, yang kemudian menyusut hingga 98 juta hektar, dimana laju kerusakannya dapat mencapai 2 juta hektar pertahun.

http://www.globalforestwatch.org/english/indonesia/forests.htm

Faktor kerusakan hutan di Indonesia, diakibatkan adanya aktivitas illegal logging, dan HPH (Hak Pengelolaan Hasil Hutan) yang meningkat akhir-akhir ini. Harian SOLO POS memuat berita tentang kebijakan pemberian hak pengelolaan hutan (HPH) kepada pengusaha yang saat ini juga dimiliki oleh bupati, dianggap menjadi salah satu penyebab kian berkurangnya jumlah hutan di Indonesia. Kebijakan ini memicu banyaknya izin yang dikeluarkan hanya dalam waktu yang singkat memperccepat laju kerusakan hutan secara meluas.

http://www.solopos.com/2011/channel/nasional/izin-hph-oleh-bupati-percepat-kerusakan-hutan-148254

Semua factor diatas memperkuat kenyataan bahwa diera Sistem Kapitalisme setelah Revolusi Industri, angka kerusakan lingkungan meningkat secara dramatis bahkan berdampak global, tidak hanya diderita oleh Negara yang menerapkan sistem Kapitalis, tetapi ke negeri-negeri lainnya yang menerapkan sistem lain. Islam sebagai solusi atas problem manusia memiliki cara dan mekanisme yang unik untuk menyelesaikan problem kerusakan lingkungan ini. Sehingga, sebagai muslim, penulis merasa penting untuk menggali permasalahan lingkungan ini di dalam perspektif mabda (Ideologi) Islam sebagai sumbangsih penulis untuk menyongsong era baru Sistem Syariah dan Khilafah ala al minhajun Nubuwwah yang akan datang dalam waktu dekat, insyaAllah..

B. Solusi Barat dan Kritik atas Solusi Permasalahan Lingkungan Tersebut

Barat melakukan berbagai upaya di dalam hal menanggulangi atau paling tidak menahan laju kerusakan lingkungan ini melalui berbagai mekanisme kerjasama internasional. Konferensi Kyoto, EU Climate Plan atau UN Climate Conference in Copenhagen (COP15) dan konferensi lainnya, menjadi titik mulai bagi pelaksanaan kerjasama tersebut. Namun upaya tersebut, alih-alih dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan, tetapi malah memperburuk keadaan semata.

B. 1. Cap and Trade System (Kyoto Protocol)

Menurut Kyoto Protocol, terdapat “Cap and Trade System” yang merupakan bagian yang integral dari Kyoto-Protocol and EU’s Emissions Trading Scheme (EU ETS). Sistem ini juga merupakan bagian dari konferensi Iklim Copenhagen (COP15), jika pihak yang terlibat mencapai kesepakatan. Menurut kesepakatan ini, Negara yang telah bergabung terhadap kesepakatan ini harus menunjukan emisi karbon secara keseluruhan. Negara tersebut di wajibkan untuk menekan besar emisi karbon dengan persentasi yang belum disepakati atas perjanjian ini. Hal ini dilakukan dengan memberikan atau menetapkan jumlah kuota CO2 kepada perusahaan di negara yang terkait. Perusahaan-perusahaan ini diperlukan untuk menekan emisi karbon sepanjang waktu, yang diharapkan dapat menekan Emisi Karbon secara keseluruhan ke tingkat dimana Negara tersebut telah berkomitmen.

Perusahaan yang berada di Negara-negara tersebut (yang bergabung kepada kesepakatan ini) dapat memilih untuk menggunakan semua kuota CO2 untuk produksi atau membatasi penggunaan kuota CO2 ke jumlah yang lebih kecil oleh mereka sendiri. Jika suatu Negara memiliki kelebihan kuota CO2, Negara tersebut dapat menjual kelebihan CO2 di pasar internasional ke perusahaan lain yang menginginkan penambahan kuota CO2 disebabkan peningkatan produksi. Sehingga, CO2 menjadi komoditi dimana harganya didefinisikan menurut “Supply and Demand”. Mantan pemimpin ekonom dari World Bank, Nicholas Stern, memberikan komentar atas “Cap and Trade System” mengatakan :”Hal ini adalah kesalahan pasar Dunia terbesar yang pernah terjadi”.

Kesepakatan iklim telah menjadikan mekanisme pasar (ala sistem Kapitalis) sebagai penyelesai permasalahan iklim, dimana Negara yang kaya dapat membeli hak untuk menghasilkan CO2 sebanyak yang mereka mampu. Sedangkan, Negara yang miskin harus menekan produksi mereka untuk menekan CO2, sehingga kapasitas CO2 yang dihasilkan oleh Negara miskin tersebut tidak melebihi kuota CO2 yang mampu mereka beli.

B. 2. Clean Mechanism Development (CDM)

Melalui mechanisme ini, Negara Industry dapat meningkatkan kuota CO2 mereka melaui pemberian kredit CO2 dari Negara berkembang. Berdasarkan pemahaman ini, perusahaan di Negara Industry tidak perlu mengurangi polusi CO2 mereka sekalipun hal tersebut melebihi kuota CO2 mereka, dengan syarat mereka ber-investasi di Negara berkembang yang berkontribusi dalam hal pengurangan emisi karbon.

Sistem atau mekanisme CDM ini membebaskan perusaan yang menyebabkan banyak polusi dari bertanggung jawab atas polusi yang mereka hasilkan selama tahun sebelumnya. Bahkan hal tersebut memberikan jalan kepada perusahaan untuk terus melanjutkan aksi perusakan lingkungan. Dikarenakan project-project CDM ini sering tidak lepas korupsi, penyimpangan, dan kurang transparan, maka program CDM ini juga hanya menambah kerusakan di Negara berkembang. Terlebih lagi, apabila perusahaan yang melakukan kerusakan polusi tersebut adalah perusahaan cabang dari perusaahaan induk yang berada di Negara maju.

Sebagai contoh, perusahaan GFL (Gujarat Fluorochemicals Limited) yang memiliki basis utama di London, Inggris. Perusahaan ini berperan dalam hal menghancurkan bahan perusak ozon HFC23 melalui oksidasi thermal, dan termasuk sebagai perusahaan penyelenggara program CDM..

http://cdm.unfccc.int/filestorage/r/e/p/report.354/Eight%20Monitoring%20Report%20-%2001012007%20to%2012022007-15022007.pdf?t=aEl8bTYybmpnfDBQcCi1LU0MZFSHXQwubShk

Di dalam laporan tersebut, yang dibuat tahun 2007, perusahaan tersebut mengaku tidak menghasilkan dampak yang merusak lingkungan. Namun, ditahun 2009 terdapat laporan kerusakan sumber air yang cukup parah, sehingga air setempat tidak bisa digunakan untuk pertanian dan minum.

http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1188937/The-great-carbon-credit-eco-companies-causing-pollution.html

C. Pandangan Islam Terhadap Pemeliharaan Lingkungan

Islam memandang, bahwa manusia adalah bagian dari penciptaan, termasuk alam dan kehidupan. Islam juga memandang, bahwa manusia adalah hamba Allah Subhana wa Tala yang memiliki kewajiban dan hak yang ditetapkan oleh Penciptanya. Diantara kewajiban yang dibebankan Allah Subhana wa Ta’ala terkait masalah lingkungan adalah:

1) Perintah untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi.

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”[QS:7.56]

2) Larangan untuk merusak tanaman dan hewan ternak

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”[QS. 2:204]

Bahkan, dalam kondisi Jihad (perang) Fisabilillah pun, ummat Islam dilarang untuk merusak tanaman, kecuali yang menjadi pembatas antara Ummat Islam dan musuh mereka:

“Ketika Nabi Shalallaahu “alaihi wa salam mengirim shahabatnya ke medan Jihad. Kemudian beliau berpesan kepada mereka dengan kalimat: Berangkatlah atas nama Allah (Subhana wa Ta’ala),…. Dan jangan memotong setiap pohon kecuali pohon yang mencegah pertempuran antara engkau (Umat Islam) dengan kaum Musyrik”

[HR. Baihaqi]

3) Perintah untuk menjaga sumber daya Air

“Hindarkanlah 3 perbuatan yang membawa kebencian manuasia: Membuang hajat di sumber air, di jalan dan di tempat berteduh/bernaung”[HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah]

4) Perintah untuk Menjauhkan segala hal yang mendatangkan bahaya bagi manusia dan lingkungan

“Iman itu terdapat 70 atau 60 cabang. Cabang tertingi adalah bersyahadat Laa illa ha ilallaah, dan cabang terendah adalah menjauhkan sesuatu yang berbahaya di jalan”

[HR. Muslim]

Maka, melalui dalil-dalil yang bersifat umum dan khusus, bisa digali alas an syar’I (‘Illat) untuk diterapkan pada kasus-kasus lain melalui metode Qiyash Syar’i. Atau, dengan mengkaji dilalah (makna) dari suatu ayat, kemudian mengkategorisasikannya kedalam dilalah thadhamun, dilalah iltizam, dilalah mutlaq, dilalah muqayyad, dilalah mujmal, dilalah mubayyan terhadap nash-nash diatas, ditambah dengan pemahaman fakta yang comprehensive yang terkait dengan ilmu lingkungan, maka sangat mungkin seseorang dengan level mujtahid untuk mendapatkan solusi atas permasalahan lingkungan saat ini menurut aturan Syara’.

“…. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.[QS. 16:89]

Sebagaimana prinsip di dalam ushul Fiqh yang digali dari nash:

“sarana yang menghantarkan kepada keharaman, adalah haram”.

[Terjemahan Mafahim Islamiyyah, Dr. Muhammad Husain Abdullah, hal 274]

Melalui prinsip ini, semua perkara yang terkait alam yang mengarah kepada suatu perkara dimana syara’ telah menetapkan keharamannya, sekalipun tidak ditemukan nash yang secara tekstual (manthuq) menetapkan keharamannya. Karena itu, adalah sesuatu perkara yang terlarang menurut Syara’ untuk mengotori lingkungan, sebab hal tersebut adalah berbahaya atau mengarah kepada bahaya, atau mengacu kepada suatu yang berbahaya selama proses manufaktur, atau eksploitasi dari sumber alam, yakni yang mencemari air, udara dan tanah dengan racun, atau bakteri pathogen, dan kerusakan tanah, hewan, dan perikanan. Hal ini dilakukan tanpa memperdulikan berapa biaya yang diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan ini, yang berarti bahwa syara’ telah mengabaikan berapapun harga ekonomi terkait pencegahan kerusakan lingkungan dan memerangi polusi ini.

D. Pandangan Islami mengenai Carbon Trading

Menurut penulis, Carbon trading adalah perkara yang semestinya dihindari kaum Muslimin untuk terlibat di dalamnya. Hal ini di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1) Carbon Trading tidak memenuhi rukun jual beli di dalam Islam.

Di dalam Islam, rukun jual beli terdiri dari 3 hal, yaitu:

1.Al- ‘Aqid (orang yang melakukan transaksi/penjual dan pembeli),

2. Al-‘Aqd (transaksi),

3. Al-Ma’qud ‘Alaihi ( objek transaksi mencakup barang dan uang).

http://abufawaz.wordpress.com/2011/04/22/memahami-rukun-dan-syarat-sahnya-jual-beli/

Titik kritis menurut syara’ di dalam Carbon Trading adalah ketidak jelasan pada Al-Ma’qud “alaihi, yaitu barang yang menjadi objek transaksi. Di dalam carbon trading, yang “seolah-olah dianggap barang” adalah kuota Carbon. Kuota Carbon, tidak bersifat real, bergantung pada asumsi-asumsi penetapan kriteria sumber carbon yang masih belum disepakati para pakar lingkungan hidup. Hal ini, menjadikan kuota Carbon adalah perkara spekulatif, dan sangat mudah berubah sehingga jika jumlahnya bertambah atau berkurang selama proses transaksi, mustahil kedua belah pihak terlepas dari Riba. Karena itu, Islam melarang menjual barang yang statusnya tidak jelas:

Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallaahu anhu.:

Bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan sebelum tampak jadinya. Beliau melarang pihak penjual dan pembeli. (Shahih Muslim No.2827)

2) Carbon Trading tidak menjadi jalan penguasaaan Barat (orang Kafir) terhadap Islam (Kaum Muslimin).

Dengan adanya ketergantungan Negara dunia ketiga untuk mendapatkan dana konpensasi dari Negara maju, menyebabkan Negara maju dapat mengendalikan kebijakan politik pemerintah di Negara dunia ketiga yang notebene kebanyakan adalah negeri-negeri Muslim. Sehingga, untuk mencegah penguasaan orang-orang kafir terhadap kaum Muslimin, Islam melarang segala jalan yang menyebabkan hal penguasaan tersebut terjadi, salah satunya adalah Carbon Trading ini.

“…Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (untuk berkuasa) atas orang-orang yang beriman.”[QS.4:141]

3) Carbon trading adalah tolong menolong di dalam kerusakan lingkungan hidup.

Pada faktanya, Carbon trading ini tidak mengurangi kerusakan lingkungan. Justeru malah men-justifikasi kebolehan bagi Negara maju untuk terus merusak lingkungan karena meningkatkan produksi mereka. Sehingga, terlibat dalam Carbon Trading malah mendukung tolong menolong di dalam kerusakan lingkungan yang diharamkan menurut Islam.

“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..”[QS. 5:2]

E. Solusi Islami

Secara Praktis, untuk menekan laju kerusakan lingkungan, pemerintah di negeri-negeri muslim dapat melakukan:

1. Mengurangi ketergantungan terhadap asing sebagai sumber pendanaan.

2. Memperketat kewajiban AMDAL dan mengurangi korupsi, dan menghapus perspektif kapitalisme .

3. Kemandirian didalam upaya penerapan kebijakan yang mendukung lingkungan.

4. Menerapkan Syariah dan Khilafah Islam, sehingga akan menekan kerusakan dan kezhaliman manusia terhadap Lingkungan.

Terkait dengan keterlibatan pihak-pihak untuk menekan laju kerusakan lingkungan, maka diperlukan tanggung jawab seluruh pihak. Contohnya:

– Secara Individu: -mengurangi konsumerisasi

– Secara Pemikiran: -menghapus pragmatisme dan konsep berfikir materialisme

– Secara Sistem: Konsistensi di dalam green development, menekan korupsi, dan menghapus cara-cara Kapitalisme

– Secara Teknologi: Fokus pada pengembangan Energi bersih dan teknologi pengurangan emisi

Semoga, Allah Subhana wa Ta’ala Menguatkan kita untuk memahami dan memperjuangkannya, aamiien.

Allaahu a’lam bi-sh-showwab

Penulis,

Riyan Zahaf

(Member of PRIMA)

www.primaindonesia.org/

2 responses »

  1. assalamu’alaikum teh, sepertinya acaranya menarik sekali, apa saya bisa download rekaman dari acara ini ? terima kasih sebelumnya ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s